Tujuan Dan Manfaat Rekrutmen PNS

Dewasa ini rekrutmen bukan hanya lagi sekadar upaya pengisian formasi yang kosong dengan tenaga kerja yang minim kualifikasi. Rekrutmen dibebani tanggung jawab untuk menyentralisasi sumber daya dari segala praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) baik pada proses penarikan maupun setelah pegawai lolos seleksi. 

Di lingkungan baru birokrasi pemerintahan dengan tuntutan pemerintahan yang bersih (good governance), rekrutmen pegawai pemerintah diharapkan mampu menarik tenaga kerja dengan memenuhi kualifikasi minimal yang standar. Pegawai juga dituntut punya tanggung jawab, komitmen terhadap tugas-tugasnya, jujur, transparan, akuntabel, dan mampu berperan aktif dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya. Dengan konsekuensi dan ciri seperti ini maka aparatur birokrasi akan kelihatan lebih dinamais dan efektif. Harapan ini akan menjadi realita nyata apabila proses rekrutmen dapat dilakukan secara profesional, bersih, jujur, adil, transparan, dan menerapkan standar rekrutmen secara jelas.

Pada umumnya, tujuan utama rekrutmen pegawai ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebutuhan tenaga kerja bagi organisasi tetap terpenuhi secara konstan dalam jumlah dan kualitas yang memadahi. Hal ini baik yang terjadi pada lingkungan organisasi pemerintahan maupun dalam organisasi di luar pemerintahan atau swasta/perusahaan. Menurut Sondang P Siagian (dalam Suharyanto dan Hadna, 2005) bahwa maksud dan tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Manfaatnya juga dapat untuk meningkatkan karier bagi pegawai lama, dan bagi pegawai baru merupakan kesempatan guna mendapatkan pekerjaan serta bisa menyumbangkan kreativitas tenaga, pikiran/ide, dan keterampilan. 

Di luar konteks pegawai dalam organisasi tentunya juga sangat bermanfaat bagi para pelamar/calon pegawai untuk mendapatkan kesempatan mengikuti proses seleksi guna mengisi kekurangan pegawai pada suatu organisasi. Sebagaimana telah disinggung dalam materi belajar sebelumnya bahwa ada tujuan rekrutmen yang sangat spesifik di antaranya berikut ini:

1. Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai-nilai organisasi.

2. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen organisasi di masa sekarang dan masa datang berkaitan dengan perubahan besar dalam suatu organisasi harus melaksanakan perencanaan SDM, pekerjaan desain, dan analisa jabatan.

3. Untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin.

4. Untuk mendukung inisiatif organisasi dalam mengelola tenaga kerja yang beragam.

5. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat atau yang terlalu tinggi kualifikasinya.

6. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja.

7. Untuk mengoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan.

8. Untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua pelamar kerja.

9. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi terhadap program-program tindakan afirmatif dan pertimbangan hukum dan sosial lain menurut komposisi tenaga kerja.

Adapun tujuan lain mengapa rekrutmen pegawai sangat perlu dilakukan sebagaimana dikatakan oleh Cardoso (dalam Sulistiyani dkk, 2004) adalah karena sebab-sebab yang beraneka ragam,di antaranya berikut ini.

1. Berdirinya organisasi baru.

2. Adanya perluasan kegiatan organisasi.

3. Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru.

4. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain.

5. Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat ataupun tidak dengan hormat sebagai tindakan positif.

6. Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki masa pensiun.

7. Adanya pekerja yang meninggal dunia.

Dari beberapa hal tersebut dapat dipahami bahwa rekrutmen dilakukan khususnya dalam lingkungan birokrasi di antaranya perluasan kantor maupun dinas seperti yang sekarang ini banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya program otonomi daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dampak dari otonomi daerah telah membawa konsekuensi terciptanya daerah otonom baru, seperti provinsi baru, kota baru, kabupaten baru. Dengan terciptanya daerah-daerah otonom baru ini secara otomatis tercipta struktur pemerintahan yang baru, yang logikanya pasti dibutuhkan pegawai-pegawai baru untuk memimpin, menjalankan, dan memenuhi kebutuhan pegawai pada organisasi tersebut.

Menurut Ishak Arep dan Hendri Tanjung (2002) tujuan dari program rekrutmen adalah agar organisasi memiliki pelamar-pelamar yang berkualitas yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan jika ada yang lowong. Lebih lanjut dikatakan Ishak Arep dan Hendri Tanjung bahwa tujuan utama dari rekrutmen bukan terletak pada jumlah pelamar yang besar, dan jumlah pelamar yang besar tidak akan berarti banyak jika pelamar tersebut sebagian besar tidak berkualitas. Oleh karena itu, perlu dipikirkan sistem rekrutmen pegawai yang mampu merekrut tenaga-tenaga yang betul-betul handal dan berkualitas.

Jadi, fungsi rekrutmen di sini adalah merupakan kelanjutan tahap perencanaan atau dengan kata lain tahap awal dari implementasi kebijakanSDM yang telah dihasilkan pada proses perencanaan. Tahap rekrutmen merupakan tahap yang paling krusial karena dalam prakteknya saling berpengaruh oleh nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi individu, efisiensi administratif, daya tanggap politik, dan nasionalisme. Mereka yang mendukung nilai keadilan sosial dan hak asasi individu berpandangan bahwa rekrutmen hendaknya diambil dari semua golongan dengan memberikan proporsi yang seimbang tanpa mempertimbangkan kualitas (affirmatif action). Hal ini sering didukung kelompok hak asasi manusia yang beranggapan bahwa pemerintah sudah seharusnya mengusahakan pekerjaan bagi warga negaranya.

Bagi mereka yang mendukung efisiensi administratif, pekerja yang berkualitas adalah pertimbangan utama dalam proses rekrutmen. Hal ini berarti bertentangan dengan pendukung nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Untuk mereka yang menilai dengan daya tanggap politis dan kebangsaan menganggap bahwa perekrutan dianggap sebagai sarana untuk menguasai pegawai yang kemungkinan akan memperbesar kekuasaannya.

Kekuasaan ini menurut golongan nasionalis seharusnya diabadikan untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi.

TUJUAN DAN MANFAAT PERENCANAAN PEGAWAI

Perencanaan pegawai secara akurat dan profesional akan semakin penting artinya bagi organisasi/perusahaan dalam menghadapi perkembangan lingkungan dan teknologi ke depan. Pada dasarnya kondisi mendatang mengharuskan organisasi mendatang mengharuskan organisasi melakukan penyesuaian perencanaan strategis dan operasionalnya agar mampu mewujudkan eksistensinya secara kompetitif. 

Penyesuaian ini berdampak pada perlunya melakukan analisis tenaga kerja, untuk mengetahui kesesuaian tenaga kerja yang dimiliki dengan seluruh volume dan beban kerja berdasarkan rencana. Berdasarkan hasil analisis tenaga kerja itulah dapat diketahui kebutuhan tenaga kerja sekarang dan di masa yang akan datang, hal ini sebagai masukan utama dalam perencanaan SDM.

Bagikan Artikel ini